Ketika Moral Memenjara Akal

By: Benni E.Matindas

Alkisah, kaisar menitahkan untuk dibuatkan jubah terindah yang pantas baginya sebagai pemimpin agung. Aneka desain serba indah pun diusulkan dari segala penjuru negeri. Di antara mereka yang mengajukan rancangannya, yakni para seniman utama seantero negeri maupun para politisi, tak mau kalah pula para pendeta istana. Tapi, saat giliran maju menghadap singgasana, para imam ini tak membawa apa-apa.

Kaisar pun menatap heran saat melihat para pemimpin spiritual itu datang dengan tangan kosong.
“Ini baju terindah untuk Paduka Yang Mulia,” kata salah seorang imam sembari mengangsurkan dua tangannya yang kosong di hadapan Kaisar, “Jubah mahaindah ini hanya dapat dilihat oleh mereka yang berhati suci. Siapa pun yang akhlaknya bejat pasti matanya tak sanggup menikmati keindahan baju ini.”
“Wah, luar biasa! Yang beginilah yang paling pantas bagiku!” seru Kaisar. Ia pun langsung berlari dengan girangnya ke balik kamar buat ganti pakaian.

Setelah itu ia langsung berjalan dengan sikap anggun ke luar istana. Menuju jalan raya. Rakyat di sepanjang jalan, karena juga tak rela dituding bermoral rendah, ikut bersorak menyatakan sejuta kekaguman pada “baju mahaindah” milik kaisar mereka. Sampai semua orang tiba-tiba dikagetkan oleh jerit tangis seorang gadis kecil. Anak yang berhati polos, tak mengenal sikap menjilat dan tak ada rasa takut atau kepentingan apapun terhadap kekuasaan. Ia begitu sedih dan tak tahan melihat pemimpinnya dipermalukan dengan bertelanjang bulat di muka umum!

Dongeng bernas “The Emperor’s New Clothes” di atas adalah gambaran dari kondisi masyarakat yang lantaran gagal membangun budaya rasional, dicengkeram sepenuhnya oleh ukuran moral. Masyarakat yang gagal membangun akal, lalu mengkompensasi dengan nilai moral. Mengira akan mencapai hasil tertinggi kehidupan, hanya dengan nilai moral belaka. Akal dipenjara oleh moral. Selanjutnya, dan seterusnya, kecerdasan pun kian sulit tumbuh.

Negara kita kini mengalami sindrom tersebut, kronis sekaligus akut. Seorang profesor hukum tatanegara yang pula kemudian jadi pucuk pimpinan Mahkamah Konstitusi, saat membahas masalah penegakan hukum di negeri ini sampai ditegur wartawan sebab ia malah hanya berserah pada akhlak atau moral dari masing-masing pribadi. Sang wartawan yang semestinya berposisi sebagai penyuara moral, justru harus mengingatkan pakar hukum mengenai fungsi hukum yang bersifat imperatif, enforcement, dan fungsi hukum sebagai pranata sosial yang harus membereskan budaya serta moral masyarakat (— dalam istilah Martin Luther: iusus civilis).

Fungsi-fungsi yang saling terjungkir balik seperti itu amat banyak kita jumpai sehari-hari dalam negara carut-marut ini. Misalnya organisasi massa berbendera agama yang sudah rutin melancarkan razia atau aksi polisional atas tempat-tempat hiburan yang dinilai merusak moral, juga sering jadi pelaksana “law enforcement” terhadap tempat-tempat ibadah agama lain, seiring program polisi negara yang justru sebaliknya nyaris rutin melakukan kampanye atau penyuluhan moral di masyarakat.

Sistem negara kita belum benar. Padahal, soal politik, hukum, ekonomi, dan sebagainya, adalah soal sistemik. Dan soal sistema adalah soal konsep, dan soal konsepsi adalah soal nilai salah atau benar, soal becus atau tidaknya nalar kita merancang konsep yang benar. Soal akal. Bukan soal moral, bukan soal culas atau jujurnya para elit. Pribadi sebaik apapun akan gagal dalam sistem yang keliru, bahkan moralnya pun cenderung akan hanyut dalam jalan salah.

Moral atau etika memang mendasari akal, asalkan konsep etikanya jangan kurang dari standard kebenaran yang diajarkan Allah. Sekali kebenarannya tak memadai, maka konsep etika hanya akan berupa daftar panjang dogmatika yang tanpa sistematika. Ngawur. Mengisap sebatang rokok diancam masuk neraka, tapi menang tender proyek melalui kongkalikong (juga tak disertai pajak progresif) disyukuri sebagai “berkat dari Tuhan”.

Sumber: Majalah Bahana, Juni 2009

Posted in: Vitamin Rohani